SURABAYA,   Di era globalisasi, sektor UMKM harus mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jatim untuk ikut mengurus sektor UMKM. Selain Kadin Jatim, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) juga harus ikut mengurusnya.

Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat Buka Puasa Bersama Gubernur, Kadin Jatim dan Himpunan Pengusahaha Muda Indonesia (HIPMI) beserta Anak Yatim di Kantor Kadin Jatim, Surabaya, Senin (19/6).

Dijelaskan Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim, krisis ekonomi global yang melanda Eropa diprediksi berlangsung panjang. Hal tersebut disebabkan tingkat daya beli masyarakat di kelas menengah mengalami penurunan. Secara tidak langsung, krisis tersebut bisa berpengaruh bagi Jatim. "Oleh sebab itu, Kadin dan HIPMI harus bisa membaca situasi seperti itu. Salah satunya adalah memperhatikan sektor UMKM," ujarnya. Apabila sektor UMKM tidak diurus, menurut Pakde Karwo, akan berdampak jelek bagi ekonomi mikro.

Kadin dan HIPMI, lanjutnya, tidak boleh terjebak menjadi multinasional corporation. Apabila ini dilakukan maka Kadin dan HIPMI bisa menjadi bankrut karena faktor efisiensi.

"Awalnya mungkin bagus, tapi pasar akan semakin kecil karena posisi industri mikro pada posisi jatuh. Maka dari itu, betapa pentingnya Kadin dan HIPMI mengurus industri mikro," ungkapnya.

Pakde Karwo menjelaskan, industrialisasi bisa berdampak negatif bagi keberadaan UMKM, karena konsep yang dianut adalah efisiensi. Dengan adanya efisiensi akan menyebabkan disparitas keadilan yang menonjol.

Dicontohkan, jumlah angka pengangguran di beberapa negara mengalami kenaikan karena efisiensi, misalnya Spanyol mengalami peningkatan jumlah pengangguran menjadi 18 persen, Perancis 14 persen, dan Amerika 8,7 persen."Hal itu efek dari tidak diurusnya industri sehingga pasar jatuh karena income generatenya turun," ujarnya.

Oleh sebab itu, Pakde Karwo mengusulkan agar Kadin dan HIPMI melakukan restrukturalisasi, diantaranya membuat bank dengan bunga 1 digit. Sedangkan Pemerintah menarik pajak kecil untuk kelompok kecil. Demikian pula, retail diurus oleh pemerintah. "Apabila hal tsb dilakukan, maka akan memberikan dampak bagus, yaitu income bagi industri kecil akan mengalami kenaikan," paparnya.

Dalam kesempatan sama, Gubernur Jatim dua periode ini memaparkan neraca perdagangan Jatim pada bulan Januari – Februari 2017, yang surplus perdagangannya naik 95 persen dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya, yakni dari dari Rp. 23 trilyun menjadi Rp. 45 triliun. "Hal tsb menunjukkan ada pergerakan mesin di tataran bawah, yaitu sektor UMKM, "jelasnya. (rr)