JAKARTA, Komisi yang membidangi pendidikan DPR RI termasuk Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian akhir pekan ini melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur.
Kunjungan ini, ungkap Hetifah dalam keterangan tertulisnya melalui melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com adalah dalam rangka mencari masukan dari stakeholder pendidikan untuk memecahkan masalah terkait guru dan tenaga kependidikan.
Di Balikpapan, kata politisi senior Partai Golkar yang juga merupakan wakil rakyat dari Kalimantan Timur tersebut, rombongan diterima Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota Balikpapan.
Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) tersebut mengatakan, sejak berlakukanya kebijakan peralihan kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi masih terdapat beberapa problem.
"Sejak peralihan SMA/SMK ke provinsi ini jadi kabupaten kota sulit untuk membangun atau melakukan renovasi. Selain itu, juga masih ada masalah-masalah aset yang belum tuntas diselesaikan," jelas perempuan kelahiran Bandung, 30 Oktober 1964 tersebut.
Sejak peralihan kewenangan jelas perempuan berhijab tersebut, tidak menapik jika ada problem dalam pemberian tunjangan guru. Namun, Hetifah mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kaltim karena berhasil menyelesaikan atau mengatasi permasalahan tersebut.
"Tadi solusi dari Balikpapan sudah cukup bagus. Begitu juga Pemprov Kaltim yang berjanji tahun depan bakal memberikan tunjangan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) juga insentif lainnya, termasuk buat kepala sekolah," lanjut Hetifah.
Rombongan juga mendapat masukan terkait formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan guru honorer. Menurut Hetifah, masukan itu akan dibahas lebih lanjut Komisi X DPR bersama Pemerintah.
Selain pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim dan Kota Balikpapan, rombongan Komisi X DPR yang dipimpin Djoko Udjianto juga meninjau beberapa sekolah antara lain SMK Negeri I dan SMP Negeri V Balikpapan.
Kepala SMP Negeri V Balikpapan, berterima kasih atas kunjungan Komisi X DPR ke sekolahnya. Dia berharap semua aspirasi guru dapat ditindaklanjuti para wakil rakyat di parlemen serta Pemerintah. (akhir)
Kunjungan ini, ungkap Hetifah dalam keterangan tertulisnya melalui melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com adalah dalam rangka mencari masukan dari stakeholder pendidikan untuk memecahkan masalah terkait guru dan tenaga kependidikan.
Di Balikpapan, kata politisi senior Partai Golkar yang juga merupakan wakil rakyat dari Kalimantan Timur tersebut, rombongan diterima Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota Balikpapan.
Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) tersebut mengatakan, sejak berlakukanya kebijakan peralihan kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi masih terdapat beberapa problem.
"Sejak peralihan SMA/SMK ke provinsi ini jadi kabupaten kota sulit untuk membangun atau melakukan renovasi. Selain itu, juga masih ada masalah-masalah aset yang belum tuntas diselesaikan," jelas perempuan kelahiran Bandung, 30 Oktober 1964 tersebut.
Sejak peralihan kewenangan jelas perempuan berhijab tersebut, tidak menapik jika ada problem dalam pemberian tunjangan guru. Namun, Hetifah mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kaltim karena berhasil menyelesaikan atau mengatasi permasalahan tersebut.
"Tadi solusi dari Balikpapan sudah cukup bagus. Begitu juga Pemprov Kaltim yang berjanji tahun depan bakal memberikan tunjangan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) juga insentif lainnya, termasuk buat kepala sekolah," lanjut Hetifah.
Rombongan juga mendapat masukan terkait formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan guru honorer. Menurut Hetifah, masukan itu akan dibahas lebih lanjut Komisi X DPR bersama Pemerintah.
Selain pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim dan Kota Balikpapan, rombongan Komisi X DPR yang dipimpin Djoko Udjianto juga meninjau beberapa sekolah antara lain SMK Negeri I dan SMP Negeri V Balikpapan.
Kepala SMP Negeri V Balikpapan, berterima kasih atas kunjungan Komisi X DPR ke sekolahnya. Dia berharap semua aspirasi guru dapat ditindaklanjuti para wakil rakyat di parlemen serta Pemerintah. (akhir)
Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi Globalaceh.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.