JAKARTA, Badan Intelijen Negara (BIN) harus segera mendapatkan informasi mengenai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang membunuh 31 pekerja pembangunan jembatan Habema-Mugi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.
"Informasi ini diperlukan sebagai masukan buat aparat TNI dan Polri untuk melakukan pengejaran dan menumpas KKB yang telah membunuh 31 orang pekerja dan membebaskan 15 orang lagi yang disandera," kata Bamsoet, begitu dia akrab disapa, di Jakarta, Selasa (4/12).
Seperti diberitakan media massa, KKB atau kelompok separatis di Papua telah membunuh 31 orang pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun jembatan Habema-Mugi, Kabupaten Nduga, Papua.
Selain itu, membunuh 31 pekerja dan melepas 15 orang, masih terdapat 15 orang yang disandera oleh kelompok separatis tersebut. Karena itu, Ketua DPR RI ini mendesak pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus pembunuhan dan penyanderaan tersebut.
Selain itu juga harus segera melakukan upaya pembebasan terhadap 15 orang yang disandera kelompok separatis tersebut, mengingat daerah tersebut berada di wilayah pedalaman yang belum memiliki sinyal ponsel.
"Polri harus segera mengirimkan pasukan keamanan ke daerah tersebut agar dapat memberikan rasa aman terhadap pekerja PT. Istaka Karya dalam membangun jembatan yang sedang dikerjakan itu," ungkap politisi senior Partai Golkar tersebut.
Kepada TNI bersama Polri, wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah itu meminta untuk mempersempit ruang gerak KKB dalam melakukan tindak kriminalitas guna menciptakan stabilitas keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru 2019, termasuk pengamanan dalam Pemilu 2019.
"Saya minta TNI dan Polri meningkatkan pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah pedalaman yang rentan terjadinya tindak kriminalitas agar masyarakat Indonesia hidup aman tanpa adanya ancaman atau gangguan pelaku tindak kriminalitas lainnya."
Kepada keluarga 31 korban yang dibunuh, Bamsoet menyampaikan belasungkawa dan rasa keprihatinan yang mendalam atas peristiwa tersebut.
Sedangkan kepada keluarga 15 orang pekerja yang masih disandera dimintanya untuk tetap bersabar, berdoa, dan mempercayakan proses pembebasan kepada aparat keamanan.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan kelompok yang disebutnya Gerakan Separatis Bersenjata (GSB) yang telah membunuh terhadap 31 orang pekerja tersebut.
"Saya meminta penegakan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak. Jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia yang di bawah kendali Gerakan Separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia," tegas Kharis.
Menurut dia, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen tetkait kasus tersebut, sehingga dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian.
Dikatakan politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, insiden ini telah mencederai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini," tegas wakil rakyat Dapil V Provinsi Jawa Tengah.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberingasan GSB ini juga harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua.
Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan.
"NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia," demikian Abdul Kharis Almasyhari. (akhir)
"Informasi ini diperlukan sebagai masukan buat aparat TNI dan Polri untuk melakukan pengejaran dan menumpas KKB yang telah membunuh 31 orang pekerja dan membebaskan 15 orang lagi yang disandera," kata Bamsoet, begitu dia akrab disapa, di Jakarta, Selasa (4/12).
Seperti diberitakan media massa, KKB atau kelompok separatis di Papua telah membunuh 31 orang pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun jembatan Habema-Mugi, Kabupaten Nduga, Papua.
Selain itu, membunuh 31 pekerja dan melepas 15 orang, masih terdapat 15 orang yang disandera oleh kelompok separatis tersebut. Karena itu, Ketua DPR RI ini mendesak pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus pembunuhan dan penyanderaan tersebut.
Selain itu juga harus segera melakukan upaya pembebasan terhadap 15 orang yang disandera kelompok separatis tersebut, mengingat daerah tersebut berada di wilayah pedalaman yang belum memiliki sinyal ponsel.
"Polri harus segera mengirimkan pasukan keamanan ke daerah tersebut agar dapat memberikan rasa aman terhadap pekerja PT. Istaka Karya dalam membangun jembatan yang sedang dikerjakan itu," ungkap politisi senior Partai Golkar tersebut.
Kepada TNI bersama Polri, wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah itu meminta untuk mempersempit ruang gerak KKB dalam melakukan tindak kriminalitas guna menciptakan stabilitas keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru 2019, termasuk pengamanan dalam Pemilu 2019.
"Saya minta TNI dan Polri meningkatkan pertahanan dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah pedalaman yang rentan terjadinya tindak kriminalitas agar masyarakat Indonesia hidup aman tanpa adanya ancaman atau gangguan pelaku tindak kriminalitas lainnya."
Kepada keluarga 31 korban yang dibunuh, Bamsoet menyampaikan belasungkawa dan rasa keprihatinan yang mendalam atas peristiwa tersebut.
Sedangkan kepada keluarga 15 orang pekerja yang masih disandera dimintanya untuk tetap bersabar, berdoa, dan mempercayakan proses pembebasan kepada aparat keamanan.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengaku prihatin dan mengutuk tindakan kelompok yang disebutnya Gerakan Separatis Bersenjata (GSB) yang telah membunuh terhadap 31 orang pekerja tersebut.
"Saya meminta penegakan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak. Jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia yang di bawah kendali Gerakan Separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia," tegas Kharis.
Menurut dia, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen tetkait kasus tersebut, sehingga dapat menganalisis situasi dan kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan lain yang diperlukan. Tentu dengan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian.
Dikatakan politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, insiden ini telah mencederai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Setiap jengkal tanah Republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini," tegas wakil rakyat Dapil V Provinsi Jawa Tengah.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberingasan GSB ini juga harusnya membuka mata dunia agar proporsional melihat masalah di Papua.
Dengan kejadian ini kita harap peran diplomasi terkait masalah Papua juga penting untuk lebih ditingkatkan.
"NKRI dan seluruh tanah air dari ujung timur sampai barat adalah wilayah kedaulatan yang wajib di hormati semua negara. Jangan sampai ada intervensi dalam masalah dalam negeri Indonesia," demikian Abdul Kharis Almasyhari. (akhir)
Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi Globalaceh.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.