JAKARTA, Meski geopolitik Timur Tengah terus berubah, tetapi Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina karena ini adalah amanah konstitusi dan wujud dari kesungguhan dukungan terhadap resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terkait Palestina.
Hal itu dikatakan Duta Besar Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Andy Rachmianto dalam seminar daring dengan tema 'Pergeseran Politik Timur Tengah Pasca Ledakan dan Manuver Uni Arab Emirat, Bagaimana Sikap Indonesia', Sabtu (22/8). Diskusi digelar Center for Indonesian Reform (CIR) bersama Koalusi Perempuan Indonesia untuk al-Quds dan Palestina (KPIQP) dan Institut Indonesia.
Dikatakan Andy, hingga saat ini Pemerintah aktif menggalang dukungan internasional bagi terwujudnya kemerdekaan Palestina, baik secara bilateral maupun multirateral. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia selalu menyuarakan aspirasi kemerdekaan Palestina berdasarkan resolusi PBB.
Menurut Andy, saat ini sedikitnya ada dua tantangan besar yang dihadapi bangsa Palestina. Pertama menyikapi proposal damai yang dibuat Donald Trump atau Deal of Century. Kedua masalah aneksasi wilayah Palestina oleh Israel.
"Indonesia serius memandang kedua masalah ini. Bagi kita, masalah ini harus ditempatkan dalam kerangka amanah konstitusi dengan mempertimbangkan poin-poin resolusi PBB," ujar Andy.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI membidangi Pertahanan serta Luar Negeri, Dr Sukamta sependapat dengan Andy. Malah wakil rakyat dari Dapil Yogjakarta ini menekankan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak hanya merupakan amanat konstitusi UUD NRI 1945, melainkan juga peran kesejarahan Indonesia yang sukses menggalang Konperensi Asia Afrika (1955).
"Peran sejarah Indonesia mengilhami bangsa-bangsa yang terjajah agar tidak lelah memperjuangkan kemerdekaan, semangat yang mungkin tidak dimiliki bangsa-bangsa Arab sekalipun. Kalau mereka menormalisasi hubungan dengan Israel, sementara Palestina belum merdeka, Indonesia malah sebaliknya. Palestina merdeka merupakan syarat untuk mewujudkan normalisasi dan perdamaian," jelas Sukamta.
Sekretaris Eksekutif Institute Indonesia, Lili Nur Aulia menyebut apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini secara tidak langsung berdampak terhadap proses kemerdekaan Palestina. Apapun yang terjadi di kawasan Teluk akan bermuara kepada isu Palestina dan Israel. Hal terbaru dibukanya hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel. Disinyalir, hubungan kerjasama ini akan diikuti negara Arab lain.
Dikatakan, ada enam peran dapat dilakukan Indonesia menyikapi isu aktual di Timur Tengah yang berdampak kepada proses kemerdekaan Palestina yakni
memperkuat jati diri bangsa Indonesia berdasar Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang mendukung kemerdekaan dan melawan penjajahan,
Selain itu juga mengikuti perkembangan geopolitik yang mempengaruhi persoalan Palestina, menyaring informasi dan menghindari importasi konflik ke Indonesia, menyalurkan bantuan secara legal dan konstitusional, bersikap proporsional dan membantu memberitakan masalah Palestina berdasar sudut pandang yang objektif.
Lili menyebut kontribusi masyarakat sipil dan lembaga kemanusiaan Indonesia dalam keringanan beban derita rakyat Palestina seperti Adara Relief International, Komite Nasional untuk Rakyat Indonesia (KNRP), ACT, PKPU Human Initiative dan lain-lain, disamping bantuan dari Pemerintah Indonesia. (akhir)
Hal itu dikatakan Duta Besar Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Andy Rachmianto dalam seminar daring dengan tema 'Pergeseran Politik Timur Tengah Pasca Ledakan dan Manuver Uni Arab Emirat, Bagaimana Sikap Indonesia', Sabtu (22/8). Diskusi digelar Center for Indonesian Reform (CIR) bersama Koalusi Perempuan Indonesia untuk al-Quds dan Palestina (KPIQP) dan Institut Indonesia.
Dikatakan Andy, hingga saat ini Pemerintah aktif menggalang dukungan internasional bagi terwujudnya kemerdekaan Palestina, baik secara bilateral maupun multirateral. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia selalu menyuarakan aspirasi kemerdekaan Palestina berdasarkan resolusi PBB.
Menurut Andy, saat ini sedikitnya ada dua tantangan besar yang dihadapi bangsa Palestina. Pertama menyikapi proposal damai yang dibuat Donald Trump atau Deal of Century. Kedua masalah aneksasi wilayah Palestina oleh Israel.
"Indonesia serius memandang kedua masalah ini. Bagi kita, masalah ini harus ditempatkan dalam kerangka amanah konstitusi dengan mempertimbangkan poin-poin resolusi PBB," ujar Andy.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI membidangi Pertahanan serta Luar Negeri, Dr Sukamta sependapat dengan Andy. Malah wakil rakyat dari Dapil Yogjakarta ini menekankan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak hanya merupakan amanat konstitusi UUD NRI 1945, melainkan juga peran kesejarahan Indonesia yang sukses menggalang Konperensi Asia Afrika (1955).
"Peran sejarah Indonesia mengilhami bangsa-bangsa yang terjajah agar tidak lelah memperjuangkan kemerdekaan, semangat yang mungkin tidak dimiliki bangsa-bangsa Arab sekalipun. Kalau mereka menormalisasi hubungan dengan Israel, sementara Palestina belum merdeka, Indonesia malah sebaliknya. Palestina merdeka merupakan syarat untuk mewujudkan normalisasi dan perdamaian," jelas Sukamta.
Sekretaris Eksekutif Institute Indonesia, Lili Nur Aulia menyebut apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini secara tidak langsung berdampak terhadap proses kemerdekaan Palestina. Apapun yang terjadi di kawasan Teluk akan bermuara kepada isu Palestina dan Israel. Hal terbaru dibukanya hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dengan Israel. Disinyalir, hubungan kerjasama ini akan diikuti negara Arab lain.
Dikatakan, ada enam peran dapat dilakukan Indonesia menyikapi isu aktual di Timur Tengah yang berdampak kepada proses kemerdekaan Palestina yakni
memperkuat jati diri bangsa Indonesia berdasar Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang mendukung kemerdekaan dan melawan penjajahan,
Selain itu juga mengikuti perkembangan geopolitik yang mempengaruhi persoalan Palestina, menyaring informasi dan menghindari importasi konflik ke Indonesia, menyalurkan bantuan secara legal dan konstitusional, bersikap proporsional dan membantu memberitakan masalah Palestina berdasar sudut pandang yang objektif.
Lili menyebut kontribusi masyarakat sipil dan lembaga kemanusiaan Indonesia dalam keringanan beban derita rakyat Palestina seperti Adara Relief International, Komite Nasional untuk Rakyat Indonesia (KNRP), ACT, PKPU Human Initiative dan lain-lain, disamping bantuan dari Pemerintah Indonesia. (akhir)
Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi Globalaceh.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.