BaraJatim.com Tentang Kami Contact Us Info Iklan Privacy Policy
Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) Provinsi Jawa Timur Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Terselenggaranya MUSDA & Pengukuhan BaraJP Jatim di RM. Mahameru Jl. Diponegoro 152 Surabaya 24 Agustus 2016, Bara JP Jatim Mengucapkan Selamat HUT RI Yang ke 71 Th Indonesia Merdeka
Home » » Moeldoko Ajak Dunia Menjaga Demokrasi

Moeldoko Ajak Dunia Menjaga Demokrasi

Written By nasional on Rabu, 18 Juli 2018 | 19.28

TBILISI, GEORGIA, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan Dewan Pengarah Open Government Partnership (OGP) Summit 2018 di Tbilisi, Georgia, 17-19 Juli 2018, mengajak dunia konsisten menjaga demokrasi.

Pertemuan Dewan Pengarah OGP dihadiri para menteri dari 11 negara mewakili 75 negara anggota OGP dan 11 perwakilan organisasi masyarakat dunia yang terpilih sebagai Dewan Pengarah OGP. Termasuk di antara negara dewan pengarah antara lain Pemerintah Georgia, Kanada, Perancis, dan Korea Selatan.

Salah satu isu utama pada pertemuan ini terkait bagaimana kerja sama multilateral Open Government Partnership yang terdiri dari 75 negara dapat bersama-sama menghadapi isu menyempitnya ruang kebebasan berpendapat serta meningkatnya ancaman pada sistem demokrasi, radikalisme, dan intoleransi.

"Demokrasi memerlukan keseimbangan pengaruh antara semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah," kata Moeldoko. 

Secara kritis, Kepala Staf Kepresidenan menyoroti bahwa di era digitalisasi informasi, yang terjadi justru bukan hanya menyempitnya ruang gerak publik, tetapi juga ruang gerak pemerintah sendiri. 

"Saat ini, pemerintah tidak dengan mudah menyampaikan fakta ketika harus berhadapan dengan sentimen dari kelompok radikal atau kelompok dengan perspektif yang berseberangan," kata Moeldoko.

Namun, Moeldoko mengajak pemerintah global untuk tetap menjaga ruang kebebasan berpendapat publik dan konsisten dalam menyampaikan informasi yang berbasiskan fakta kepada masyarakat.

Kepala Staf Kepresidenan juga menyampaikan kesanggupan Indonesia unutk memimpin usaha advokasi terkait dengan komitmen anti korupsi, khususnya melalui inisiatif 'Keterbukaan Pemilikan (Beneficial Ownership/BO)'.
"Pemerintah telah menyusun regulasi yang memungkinkan terciptanya BO, yakni Perpres 13 tahun 2018 sebagai bagian dari usaha pencegahan korupsi," kata Moeldoko.

Menutup pertemuan forum ini, Moeldoko menyampaikan komitmen Indonesia untuk tetap memimpin penerapan nilai keterbukaan pemerintah, khususnya di kawasan Asia. Pernyataan ini disambut baik oleh seluruh peserta rapat Dewan Pengarah OGP Summit 2018.




Rilis Nomor 2018-07-18-VII-93-dapat diberitakan segera

Moeldoko Ajak Dunia Menjaga Demokrasi

TBILISI, GEORGIA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan Dewan Pengarah Open Government Partnership (OGP) Summit 2018 di Tbilisi, Georgia, 17-19 Juli 2018, mengajak dunia konsisten menjaga demokrasi.

Pertemuan Dewan Pengarah OGP dihadiri para menteri dari 11 negara mewakili 75 negara anggota OGP dan 11 perwakilan organisasi masyarakat dunia yang terpilih sebagai Dewan Pengarah OGP. Termasuk di antara negara dewan pengarah antara lain Pemerintah Georgia, Kanada, Perancis, dan Korea Selatan.

Salah satu isu utama pada pertemuan ini terkait bagaimana kerja sama multilateral Open Government Partnership yang terdiri dari 75 negara dapat bersama-sama menghadapi isu menyempitnya ruang kebebasan berpendapat serta meningkatnya ancaman pada sistem demokrasi, radikalisme, dan intoleransi.

"Demokrasi memerlukan keseimbangan pengaruh antara semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah," kata Moeldoko. 

Secara kritis, Kepala Staf Kepresidenan menyoroti bahwa di era digitalisasi informasi, yang terjadi justru bukan hanya menyempitnya ruang gerak publik, tetapi juga ruang gerak pemerintah sendiri. 

"Saat ini, pemerintah tidak dengan mudah menyampaikan fakta ketika harus berhadapan dengan sentimen dari kelompok radikal atau kelompok dengan perspektif yang berseberangan," kata Moeldoko.

Namun, Moeldoko mengajak pemerintah global untuk tetap menjaga ruang kebebasan berpendapat publik dan konsisten dalam menyampaikan informasi yang berbasiskan fakta kepada masyarakat.

Kepala Staf Kepresidenan juga menyampaikan kesanggupan Indonesia unutk memimpin usaha advokasi terkait dengan komitmen anti korupsi, khususnya melalui inisiatif 'Keterbukaan Pemilikan (Beneficial Ownership/BO)'.
"Pemerintah telah menyusun regulasi yang memungkinkan terciptanya BO, yakni Perpres 13 tahun 2018 sebagai bagian dari usaha pencegahan korupsi," kata Moeldoko.

Menutup pertemuan forum ini, Moeldoko menyampaikan komitmen Indonesia untuk tetap memimpin penerapan nilai keterbukaan pemerintah, khususnya di kawasan Asia. Pernyataan ini disambut baik oleh seluruh peserta rapat Dewan Pengarah OGP Summit 2018.

Narahubung:
Agustinus 'Jojo' Rahardjo, 081-5555-7343, agustinus.rahardjo@ksp.go.id
Alois Wisnuhardana, 081-1808-006, alois.wisnuhardana@ksp.go.id

Share :
Related Article

Isi Komentar Anda

Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi Globalaceh.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

 

Berita FotoIndeks

Jawa TimurIndeks

Lintas DaerahIndeks