Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bakamla RI menyampaikan bahwa tata kelola keamanan laut di Indonesia saat ini belum optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya tumpang tindih kewenangan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang dampaknya cukup dirasakan oleh pelaku ekonomi di mana sering para pelaku ekonomi ini diperiksa oleh aparat yang berbeda untuk obyek hukum yang sama, yang berimplikasi pada peningkatan biaya logistik.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang efektif, efisien, dan responsif, maka sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait perlu disinergikan dan dimonitor serta diintegrasikan secara terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali dibawah Bakamla.

Selanjutnya, unsur-unsur patroli kamla yang dimiliki oleh instansi kemaritiman apabila berada dibawah komando dan pengendalian Bakamla akan dapat melakukan tugas patroli dan penegakan hukum semua pelanggaran dan tindak pidana di laut.

Nono Sampono menyampaikan tata kelola keamanan laut yang ideal mesti dibangun dari peran elemen kelembagaan yang dilandaskan pada kesamaan visi dan paradigma serta penyerderhanaan peraturan. "Kemudian proses tata kelola keamanan laut ini dikelola dalam satu pintu sehingga output dari tata kelola satu pintu ini adalah tata kelola keamanan laut yang baik dan terbangun sistem kewaspadaan maritim serta pemanfaatan sumber daya secara optimal dan pertumbuhan ekonomi," ujar Nono Sampono.

"Status Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga harus ditingkatkan menjadi coast guard, sehingga bisa memainkan peran di wilayah ZEE, dengan logistik yang mencukupi," ujar Nono Sampono.

Nono Sampono prihatin Bakamla masih kekurangan logistik, persenjataan, bahkan kerap meminjam kapal. "Bayangkan jika ada pelanggar masuk perairan Indonesia, Bakamla tidak bisa berbuat banyak. Senjata tidak punya, kapal juga bukan KRI, ukurannya lebih kecil," katanya.

Nono Sampono menambahkan bahwa tujuan ini bisa dicapai bila ada kesepahaman dan saling percaya diantara stakeholder kemaritiman, dalam upaya mengamankan laut demi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.