BANDAR LAMPUNG, Kecurangan pemilu harus dijadikan musuh bersama sehingga pelaksanaan pesta untuk memperbaharui komitmen demokrasi langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) serta ujur dan dil (jurdil) dapat berjalan dengan baik.
Hal tersebut dikatakan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Almuzzamil Yusuf pada diskusi bertema 'Etika Politik Dalam Pemilu' yang digelar dalam rangkaian acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat Parlemen dengan pimpinan MPR RI di Bandar Lampung, Jumat (22/3) malam.
Anggota Komisi I DPR RI tersebut mengatakan, media sosial (medsos) sudah sangat masif melakukan gerakan untuk melawan kecurangan Pemilu seperti adanya aparat yang seharusnya netral tetapi terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon.
Wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Lampung tersebut kepada awak media mengingatkan, dalam UU Polri secara tegas menyebutkan anggotanya dilarang berpolitik praktis. "Kalau TNI dan Polri bersatu maka Indonesia aman sehingga kalau mereka netral maka Indonesia terjaga."
Selain itu, laki-laki kelahiran Tanjung Karang, Provinsi Lampung ini mengakui Pemilu 2019 paling 'panas' dibandingkan pemilu 1999, 2004, 2009 maupun 2014. Karena itu, diharapkan media sebagai pilar keempat demokrasi dapat berperan menenangkan suasana.
Almuzzamil menilai, kali ini keberpihakan media terhadap salah satu kandidat peserta pemilihan presiden (pilpres) sangat terasa sehingga harus dikembalikan fungsinya untuk mengedukasi masyarakat. "Media harus dikembalikan. Buat kesepakatan menjaga Pemilu jurdil secara bersama," kata dia.
Pada kesempatan serupa, Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Alimin Abdullah berharap pers independen dalam Pemilu 2019 dan bersikap objektif, bukan malah bunuh diri dengan bersikap tidak netral.
Karena itu, kata anggota DPR RI dari Dapil II Provinsi Lampung tersebut, perlu baru agar kalangan media kembali ke jati dirinya sebagai pilar demokrasi sehingga memberitakan secara objektif dan berimbang. "Kami berharap pers menjalankan fungsinya dengan baik," demikian Alimin Abdullah. (akhir)
Hal tersebut dikatakan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Almuzzamil Yusuf pada diskusi bertema 'Etika Politik Dalam Pemilu' yang digelar dalam rangkaian acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat Parlemen dengan pimpinan MPR RI di Bandar Lampung, Jumat (22/3) malam.
Anggota Komisi I DPR RI tersebut mengatakan, media sosial (medsos) sudah sangat masif melakukan gerakan untuk melawan kecurangan Pemilu seperti adanya aparat yang seharusnya netral tetapi terlibat dalam pemenangan salah satu pasangan calon.
Wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Lampung tersebut kepada awak media mengingatkan, dalam UU Polri secara tegas menyebutkan anggotanya dilarang berpolitik praktis. "Kalau TNI dan Polri bersatu maka Indonesia aman sehingga kalau mereka netral maka Indonesia terjaga."
Selain itu, laki-laki kelahiran Tanjung Karang, Provinsi Lampung ini mengakui Pemilu 2019 paling 'panas' dibandingkan pemilu 1999, 2004, 2009 maupun 2014. Karena itu, diharapkan media sebagai pilar keempat demokrasi dapat berperan menenangkan suasana.
Almuzzamil menilai, kali ini keberpihakan media terhadap salah satu kandidat peserta pemilihan presiden (pilpres) sangat terasa sehingga harus dikembalikan fungsinya untuk mengedukasi masyarakat. "Media harus dikembalikan. Buat kesepakatan menjaga Pemilu jurdil secara bersama," kata dia.
Pada kesempatan serupa, Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Alimin Abdullah berharap pers independen dalam Pemilu 2019 dan bersikap objektif, bukan malah bunuh diri dengan bersikap tidak netral.
Karena itu, kata anggota DPR RI dari Dapil II Provinsi Lampung tersebut, perlu baru agar kalangan media kembali ke jati dirinya sebagai pilar demokrasi sehingga memberitakan secara objektif dan berimbang. "Kami berharap pers menjalankan fungsinya dengan baik," demikian Alimin Abdullah. (akhir)
Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi Globalaceh.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.