JAKARTA, Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar di tanah air setelah Nahdlatul Ulama (NU) tak mau terlibat dalam politik praktis. Karena itu, Muhammadiyah tidak dalam posisi mendukung salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) pada pemilihan umum (pemilu) 17 April tahun depan.
Pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang baru untuk pertama kali digelar bersamaan dengan pemilihan legislatif (pilgeg) yakni DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, hanya diikuti dua kontestan yakni Jokowi-Ma"ruf sebagai petahana dan Prabowo-Sandiaga Uno.
"Muhammadiyah mempersilakan anggota menggunakan hak pilih yang dimiliki sesuai dengan hati nurani. Muhammadiyah hanya mengajak anggota untuk menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Artinya, warga Muhammadiyah tidak golput," kata Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Haedar Nashir.
Pokoknya, kata Haidar usai menjadi pembicara kunci (keynote speech) dalam bedah buku 'Kegiatan Kuliah Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu (3/11), organisasi yang dia pimpin tetap pada khitahnya bahwa tidak ada kecenderungan pada partai politik tertentu, capres/cawapres (calon presiden/calon wakil presiden) tertentu.
Kepada awak media saat ditanya posisi Muhammdiyah di pilpres mendatang, Haedar mengatakan, soal pilihan terhadap capres/cawapres tertentu sudah menjadi pilihan warga. "Yang jelas-jelas pilihan politik terbuka itu hanya ada pada partai politik karena arena partai politik memang itu. Ya, biarkan saja." kata laki-laki kelahiran Bandung, 28 April 1958 tersebut.
Kalau organisasi kemasyarakatan (ormas), kata dia, apa pun ormasnya bukan dalam kapasitas secara institusi dukung-mendukung paslon, termasuk itu Muhammadiyah.
"Seyongyanya, ormas memberikan edukasi kepada rakyat lewat pendidikan politik agar mereka melakukan pilihan-pilihan politik yang tepat, cerdas, bertanggung jawab dan tentu membawa kepada kemajuan bangsa," kata laki-laki kelahiran Bandung, 28 April 1958 tersebut.
Dalam konteks pemilihan presiden mendatang, Haedar meminta warga atau simpatisan Muhammadiyah bersikap arif menghadapi perbedaan pilihan politik karena perbedaan pilihan politik juga menjadi hak warga Muhammadiyah. "Karena itu, jangan saling menyalahkan, menghujat dan menyudutkan pihak yang berbeda," demikian Haidar. (akhir)
Pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) yang baru untuk pertama kali digelar bersamaan dengan pemilihan legislatif (pilgeg) yakni DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, hanya diikuti dua kontestan yakni Jokowi-Ma"ruf sebagai petahana dan Prabowo-Sandiaga Uno.
"Muhammadiyah mempersilakan anggota menggunakan hak pilih yang dimiliki sesuai dengan hati nurani. Muhammadiyah hanya mengajak anggota untuk menggunakan hak pilih sebaik-baiknya. Artinya, warga Muhammadiyah tidak golput," kata Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Haedar Nashir.
Pokoknya, kata Haidar usai menjadi pembicara kunci (keynote speech) dalam bedah buku 'Kegiatan Kuliah Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Sabtu (3/11), organisasi yang dia pimpin tetap pada khitahnya bahwa tidak ada kecenderungan pada partai politik tertentu, capres/cawapres (calon presiden/calon wakil presiden) tertentu.
Kepada awak media saat ditanya posisi Muhammdiyah di pilpres mendatang, Haedar mengatakan, soal pilihan terhadap capres/cawapres tertentu sudah menjadi pilihan warga. "Yang jelas-jelas pilihan politik terbuka itu hanya ada pada partai politik karena arena partai politik memang itu. Ya, biarkan saja." kata laki-laki kelahiran Bandung, 28 April 1958 tersebut.
Kalau organisasi kemasyarakatan (ormas), kata dia, apa pun ormasnya bukan dalam kapasitas secara institusi dukung-mendukung paslon, termasuk itu Muhammadiyah.
"Seyongyanya, ormas memberikan edukasi kepada rakyat lewat pendidikan politik agar mereka melakukan pilihan-pilihan politik yang tepat, cerdas, bertanggung jawab dan tentu membawa kepada kemajuan bangsa," kata laki-laki kelahiran Bandung, 28 April 1958 tersebut.
Dalam konteks pemilihan presiden mendatang, Haedar meminta warga atau simpatisan Muhammadiyah bersikap arif menghadapi perbedaan pilihan politik karena perbedaan pilihan politik juga menjadi hak warga Muhammadiyah. "Karena itu, jangan saling menyalahkan, menghujat dan menyudutkan pihak yang berbeda," demikian Haidar. (akhir)
Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi Globalaceh.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.