BaraJatim.com Tentang Kami Contact Us Info Iklan Privacy Policy
Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) Provinsi Jawa Timur Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Terselenggaranya MUSDA & Pengukuhan BaraJP Jatim di RM. Mahameru Jl. Diponegoro 152 Surabaya 24 Agustus 2016, Bara JP Jatim Mengucapkan Selamat HUT RI Yang ke 71 Th Indonesia Merdeka
Home » » Thomas E Tampubolon : Bagaimana Mungkin Bisa Membuat Mahkamah Advokat

Thomas E Tampubolon : Bagaimana Mungkin Bisa Membuat Mahkamah Advokat

Written By nasional on Selasa, 30 Oktober 2018 | 20.11

JAKARTA,  Niet Onvankelijke Verklaard (NO) yang telah diputuskan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menghentikan semangat upaya hukum yang dilakukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pimpinan Fauzi Yusuf Hasibuan sebagai Ketua Umum DPN PERADI dan Thomas E Tampubolon Sebagai Sekjen DPN PERADI yang berkantor pusat di Grand Slipi Tower, Jakarta Barat.

Demikian hal itu diungkapkan Sekjen DPN PERADI Thomas Tampubolon, Selasa (30/10/2018) ketika diminta keterangannya mengenai putusan PN Jakarta Pusat, yang menurut pengakuan PERADI versi Luhut Pangaribuan dan PERADI versi Juniver Girsang biasa - biasa saja tidak ada niatan untuk melakukan banding.

Thomas pun terhadap sikap DPN PERADI pimpinan Luhut MP Pangaribuan dan DPN PERADI pimpinan Junifer Girsang, menurutnya tidak ada masalah meskipun tidak melakukan banding akibat bias putusan PN Jakarta Pusat yang menyatakan tidak terima karena menganggapnya tidak mau ikut campur urusan organisasi advokat. Bahkan dari PN Jakarta Pusat menyarankan dapat diselesaikan melalui Mahkamah Advokat seperti Mahkamah Partai yang dilakukan oleh partai politik. 

Baginya tidak berpengaruh terhadap putusan tersebut, karena dari ketiga DPN PERADI itu menyangkut SK, mana yang sah dan mana yang tidak sah. Sedangkan menurut anggapan Thomas E Tampubolon dalam membuat Mahkamah Advokad, tidak ada amanah dalam Undang - Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Kendati demikian Sekjen DPN PERADI menghormati keputusan PN Jakpus yang menyatakan tidak berwenang mengadili Gugatan PERADI dibawah pimpinan Fauzi Yusuf hasibuan terhadap DPN PERADI yang dipimpin Juniver Girsang No.683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.

"Dasar pengajuan banding dikarenakan Mahkamah Advokat tidak diatur dalam UU Advokat dan ART PERADI, bagaimana bisa membuat Mahkamah Advokat sedangkan dalam UU Advokat tidak mengamanahkan," tandasnya  kepada beritalima.com

sementara yang dilakukan DPN PERADI pimpinan Fauzi Yusuf hasibuan dan Thomas E Tampubolon, lebih banyak  mendorong cabang - cabang PERADI yang ada di Hongkong, yang notabene memberikan perlindungan hukum melalui program Pro Bono bagi para TKI - TKI yang ada di Hongkong. dedy mulyadi

Thomas E Tampubolon.jpg

Share :
Related Article

Isi Komentar Anda

Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi Globalaceh.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

 

Berita FotoIndeks

Jawa TimurIndeks

Lintas DaerahIndeks