Hal tsb disampaikan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini usai sidang paripurna istimewa mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke- 72  dan  Rapat paripurna Lanjutan  Pandangan Umum Fraksi-fraksi  terhadap raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017  di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jln. Indrapura Surabaya, Rabu (16/8). Komentar diberikan menjawab pertanyaan wartawan mengenai harapan sebagian anggota DPRD Jatim tentang perlunya Pemprov. mengupayakan pengurangan kesenjangan di Jatim.
 
"Caranya, instansi yang menangani hanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan DPU Cipta Karya untuk air minum, bukan seperti sebelumnya, yakni beberapa organisasi perangkat daerah (OPD)," ujarnya. Targetnya adalah Madura sebagai daerah dengan kemiskinan tinggi dengan pelaknsaan program pada 2018.

Menurut Pakde Karwo, kesenjangan sendiri sebetulnya tidak mungkin bisa hilang, ibarat sekolah ada yang cerdas dan tidak, ada yang mempunyai akses ada tidak. Ada yang besar dan dipastikan efisien, sebaliknya kecil karena kurang efisien. Dalam agamapun dikatakan kemiskinan sebagai bagian dari kehidupan. "Namun demikian, di era liberalisme ini, tugas Pemerintah lah untuk membantu yang kecil dan kurang atau tidak efisien tadi," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Pakde Karwo, kepada yang kecil dan tidak efisien diberikan prioritas dalam pembangunan akses jalan, akses kesehatan, akses pendidikan, akses pinjaman bunga murah, serta akses apa saja yang dapat membantu dan mengangkat kesejahteraaan mereka.

Ditambahkan, Pemerintah harus memberikan prioritas bagi masyarakat kecil, karena mereka mempunyai hak untuk diperhatikan negara. Bagi Pakde Karwo, konsep yang kecil jangan sampai dibiarkan berkompetisi sebuah keadilan (humaspemprov Jatim/dilla).