BaraJatim.com Tentang Kami Contact Us Info Iklan Privacy Policy
Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) Provinsi Jawa Timur Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Terselenggaranya MUSDA & Pengukuhan BaraJP Jatim di RM. Mahameru Jl. Diponegoro 152 Surabaya 24 Agustus 2016, Bara JP Jatim Mengucapkan Selamat HUT RI Yang ke 71 Th Indonesia Merdeka
Home » » Penutupan RNPK 2017 Banyak Yang Tidak Dihadiri Peserta

Penutupan RNPK 2017 Banyak Yang Tidak Dihadiri Peserta

Written By nasional on Sabtu, 28 Januari 2017 | 07.31

JAKARTA,  Waktu menujukkan pukul 09.30 peserta Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) dari peserta dinas pendidikan seluruh Indonesia kurang lebih 1000 orang lebih, tidak semuanya mengisi tempat duduk yang disediakan. Sekalipun protokoler menyampaikan agak cepat langkahnya namun peserta RNBK itu sepertinya tidak peduli. Hal ini dimungkinkan tidak dihadiri Mendikbud akibat mendampingi Presiden Joko Widodo.


Sementara yang hadir penutupan RNBK diantaranya para Dirjen, Itjen, dan Sekjen, bahwa penutupan RNPK 2017 hanya dilaksanakan Deputi IV Menko, Pembangunan Manusia dan Kabudayaan Prof. Dr. R. Agus  Sartono, MBA yang mewakili ketidakhadiran Menko PMK Puan Maharani, walaupun peserta RNBK 2017 yang mengikuti penutupan hanya sekitar 80% yang hadir.
"Alhamdulillah yang hadir sudah 80%, 20% nya mungkin ada yang sudah pulang, mungkin ada yang masih di luar masih minum kopi, mungkin ada yamg baru mandi, asa yang baru makan, ada yang sakit, ada yang pegel. Sisanya lain - lain," tandas Didik Suhardi, Ph.D, Jum'at (27/2/2017) di ruang Garuda, Pusdiklat Kemendikbud di Sawangan, Depok, Jawa Barat.
Kendati Suhardi hanya sedikit menyimpulkan hasil RNBK seperti pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, tapi sebelumnya ketua panitia menyampaikan hasil rapat RNBK baik dari komisi I, II, maupun Komisi III. Sayangnya even penting itu masih saja tidak dihadiri peserta RNBK hingga terlihat banyak bangku kosong tidak terisi bahkan hampir setengahnya tidak terisi.
Sementara, mengenai pendataan yang disampaikan Komisi I dari Dinas Pendidikan Gorontalo, mengenai pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dianggapnya masih kurang merata di Provinsi Gorontalo dan kemampuan KIP masih terbatas. Begitu juga dia mengharapkan adanya pendampinan anak yang tidak sekolah sari kekuarga yang tidak mampu masih dipermasalahkan. Oleh karena itu, dari Komisi I meminta kepada pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meminta adanya penguatan tata kelola pendidikan. dedy mulyadi


Share :
Related Article

Isi Komentar Anda

Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi Globalaceh.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

 

Berita FotoIndeks

Jawa TimurIndeks

Lintas DaerahIndeks