BaraJatim.com Tentang Kami Contact Us Info Iklan Privacy Policy
Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) Provinsi Jawa Timur Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Terselenggaranya MUSDA & Pengukuhan BaraJP Jatim di RM. Mahameru Jl. Diponegoro 152 Surabaya 24 Agustus 2016, Bara JP Jatim Mengucapkan Selamat HUT RI Yang ke 71 Th Indonesia Merdeka
Home » » Jelang Kunjungan Presiden, Bara JP Jatim Minta Presiden Jokowi Evaluasi BPWS

Jelang Kunjungan Presiden, Bara JP Jatim Minta Presiden Jokowi Evaluasi BPWS

Written By Unknown on Senin, 24 Agustus 2015 | 19.16

Surabaya (Barajatim.com) - Perpres no 27 tahun 2008 tentang BPWS nampaknya perlu direvisi. Sekaligus dilakukan evaluasi besar besaran, terkait pengembangan Wilayah Surabaya dan Madura.
Disamping itu juga perpres ini banyak kelemahan-kelemahan diantaranya peran kepala daerah khususnya di wilayah Madura dan Surabaya, tak dilibatkan. Padahal, daerah Madura dan Surabaya memiliki rancangan tata ruang dan Wilayah sendiri yang semestinya dapat disingkronkan.
Dalam pasal 12,  banyak kewenangn BPWS yang melangkahi kewenangan kepala daerah, juga menyangkut dengan pasal 5 tentang personil dan dewan pengarah. Selama ini personil tidak dapat menyatu dengan kepala daerah di Surabaya dan Madura. Maka perlu dilakukan re-organisasi.
Terkait dengan dewan pengarah juga tidak ada kesinambungan, karena dalam susunan tersebut terdapat menteri-menteri disusul gubernur. Semestinya, Bupati se Madura dan walikota Surabaya masuk dalam dewan pengarah, dengan demikian program BPWS bisa singkron.
Maka itu, Moch. Efendi, SH Ketua Bara JP Jatim akan meminta Presiden Ir. Joko Widodo besok di Sidoarjo untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh sehingga pengembangan suramadu dapat berjalan sebagaimana peraturan yang ada.
Sementara itu menurut Efendi, Tugas dan program kerja sejak berdirinya BPWS dan dikeluarkannya Perpres 27/2008 di wilayah suramadu, perubahannya sangat kecil bahkan cenderung stagnan dan bahkan ada indikasi kerugian negara.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapeprov Jatim pengembangan madura saat tahun 2014 pemerintah mengucurkan Rp 2 triliun untuk mengembangkan kawasan madura.
Sedangkan rencana induk pengembangan BPWS sejak 2010 hingga 2014, menurut data Bapeprov Jatim diperkirakan menghabiskan anggaran APBN senilai Rp. 28,97 triliun untuk digunakan pengembangan infrastruktur wilayah dan pengembangan sumber daya manusia.
Dengan skenario rencana induk itu diharapkan pertumbuhan ekonomi madura meningkat dari rata 2 5 persen pada tahun 2011 menjadi 7,8 persen pada 15 tahun mendatang yang didalamnya termasuk share industri juga ditarget meningkat dari 8 persen pada 2011 menjadi 35 persen pada 2024.
Namun persoalannya, banyaknya desas-desus untuk segera melakukan revitalisasi. Disisi lain, rencana induk dengan anggaran yang sedemikian itu tidak akan maksimal dalam pengembangan wilayah suramadu jika Perpres tidak dilakukan evaluasi oleh Presiden.
(red)
Share :
Related Article

Isi Komentar Anda

Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi Globalaceh.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.


 

Berita FotoIndeks

Jawa TimurIndeks

Lintas DaerahIndeks