Jakarta – Kinerja Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Tatan Dirsan Atmaja, SIK dipertanyakan. Pasalnya, Anggota Resmob Polres Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Kanit Resmob Polres Jakarta Pusat, IPTU Melano Patricko S diduga telah melanggar prosedural proses penangkapan dan penahanan karena telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap warga terkait penurunan plang dan pemasangan plang ahli waris tanah yang berlokasi di Jalan KH. Mas Mansyur Jakarta Pusat, tanpa ada surat perintah penangkapan dan penahanan.

Kronologis peristiwa itu terjadi pada Kamis (7/5), berawal dimana salah satu ahli waris atas nama Mamat Tabrani bersama dengan kuasa hukumnya yang dikawal oleh sejumlah anggota Brimob dari Polda Metro Jaya sebanyak 30 orang bersenjata laras panjang datang kelokasi yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur Jakarta Pusat. Mamat yang didampingi kuasa hukumnya meminta bantuan kepada salah satu warga yang menghuni lahan tersebut atas nama Theo dan Wanda untuk menyampaikan kepada warga lainnya agar bisa membantu ahli waris atas nama Mamat Tabrani untuk menurunkan plang dan memasang plang ahli waris atas nama H. Ajeran Bin Abdullah dengan putusan PTUN Mahkamah Agung (MA) yang sudah Inckrah.

Namun selang satu jam setelah pemasangan plang tersebut, datanglah anggota Resmob Polres Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Kanit Resmob Polres Jakarta Pusat, IPTU Melano Patricko S melakukan penangkapan terhadap warga yang membantu memasang plang tersebut sebanyak 12 orang tanpa membawa surat penangkapan resmi.

Kemudian warga tersebut langsung dibawa ke Polres Jakarta Pusat dengan alasan untuk dimintai keterangan sebagai saksi, akan tetapi pihak Kepolisian dalam hal ini (Kasat Reskrimum) Jakarta Pusat justru menahan 12 orang tersebut hingga lebih dari 1×24 jam tanpa didampingi pengacara. Dan hingga saat ini masih ditahan dan malah statusnya dijadikan tersangka.

Ironisnya, ahli waris atas nama Mamat Tabrani yang menyuruh ke 12 orang tersebut justru belum dilakukan penahanan/penangkapan sehingga timbul pertanyaan atas kinerja jajaran Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat karena adanya kejanggalan dalam penagkapan warga tersebut.

Kabid Investigasi PWRI, Jose Dos Santos ketika ditemui di DPP PWRI mengungkapkan sangat menyayangkan atas apa yang dilakukan jajaran Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat tersebut.

“Kami menghimbau kepada Kapolri agar mengevaluasi kinerja Kasat Reskrimum Polres Jakarta Pusat terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh jajarannya, baik ditingkat Polda, Polres maupun Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasalnya jika hal seperti ini terus terjadi maka ini akan semakin memperburuk citra Kepolisian dimana seharusnya mengayomi masyarakat justru meresahkan masyarakat.

Dan lebih aneh lagi, lanjut Santos penangkapan tersebut dimana pada saat kegiatan pemasangan plang tersebut ada ahli waris bersama kuasa hukumnya yang didampingi oleh anggota dari wilayah hukum Pospol dan Polsek Tanah Abang, maka warga tersebut ketika dimintai bantuan pemasangan plang tersebut mau. Karena melihat itu resmi sebab disaksikan Brimob, Ahli Waris dan Pengacara Mamat Bin Tabrani.

“Lalu timbul pertanyaan lebih berperan mana Mamat Tabrani dengan warga yang telah ditahan di Polres Jakarta Pusat yang sudah jelas mereka disuruh oleh Mamat Bin Tabrani bersama kuasa hukumnya, dan seharusnya Polisi menahan keseluruhannya yang pada saat itu berada dilapangan antara lain ahli waris, kuasa hukum dan aparat kepolisian yang melakukan pengawalan pemasangan plang tersebut seluruhnya ditangkap, kenapa hanya mereka warga saja yang ditangkap ada apa dibalik itu semua,” tegas Santos.

“Lalu dimana letak kesalahan warga tersebut yang tidak memiliki kepentingan terhadap lahan tersebut, ibarat mereka hanya menjadi orang suruhan yang mencari nafkah makan sehari-hari. Dan ke 12 orang warga tersebut jelas mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab seperti sekurity, parkir ojek dan lainnya,” lanjut Santos.

Lebih lanjut, menurut Santos, yang lebih mengherankan lagi penangkapan terhadap 12 orang warga tersebut dilakukan pada Kamis (7/5) dan langsung ditahan hingga saat ini dan ditetapkan serbagai tersangka, sementara surat pemberitahuan penangkapan dan penahanannya baru diserahkan kepada keluarga tersangka pada Senin (11/5) kemarin.

“Secara administrasi bahwa pihak Kepolisian Polres Jakarta Pusat telah menyalahi prosedural tentang proses penangkapan dan penahanan, dimana surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan baru diterima tersangka setelah lima hari ditahan di Mapolres Jakarta Pusat, dengan tertanggal mundur, didalam surat penahanan tertulis Jum’at (8/5),” ujar Santos. (Tim)