BaraJatim.com Tentang Kami Contact Us Info Iklan Privacy Policy
Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) Provinsi Jawa Timur Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Terselenggaranya MUSDA & Pengukuhan BaraJP Jatim di RM. Mahameru Jl. Diponegoro 152 Surabaya 24 Agustus 2016, Bara JP Jatim Mengucapkan Selamat HUT RI Yang ke 71 Th Indonesia Merdeka
Home » » Frederich Yunadi Dukung Langkah Menkumham Berikan Remisi Koruptor

Frederich Yunadi Dukung Langkah Menkumham Berikan Remisi Koruptor

Written By Unknown on Selasa, 17 Maret 2015 | 14.45

Jakarta (barajatim), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjamin dan akan memberikan remisi pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi menegaskan pemberian remisi terhadap narapidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotika, merupakan hak yang diatur undang-undang. Namun, pemberian remisi kepada narapidana ‎korupsi ini tetap akan melalui sejumlah persyaratan dan mekanisme.

Menanggapi Pro Kontra rencana Menkumham tersebut, Praktisi Hukum dan juga Advokat DR. Frederich Yunadi, SH, LLM, MBA menegaskan bahwasannya, sesuai dengan Pasal 14 UU No 12/1999 tentang Permasyarakatan bahwa remisi adalah hak setiap waga Negara terpidana, selama Amar putusan tidak mencabut hak remisi, maka Pemerintah melalui Ditjen Permasyarakatan wajib memberikan dan memproses remisi setiap terpidana, karena itu kewajiban sesuai Undang-undang.

Namun hak tersebut di diskriminasi pemerintah melalui PP No.99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 34A PP tersebut, remisi diberikan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotika. Khusus bagi napi kasus terorisme, remisi diberikan jika sudah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Menurut Mantan pengacara Komjen Pol Budi Gunawan, Menkumham justru menjalankan hukum dengan benar karena PP 99/2012 bertentangan dengan Hirarkri UU No 12/2012 dan Peraturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang karena kedudukannya lebih tinggi,” tegasnya.

Dijelaskan Frederich, selama ini Lembaga KPK yang prioritas menangani kasus Korupsi Penyelenggara Negara dan sudah di hukum, tapi kenyataannya pelaku Koruptor tidak berkurang dan bahkan semakin bertambah. Sehingga ada kesan KPK dalam penanganan Kasus Korupsi pilih-pilih, pelaku Koruptor yang lainnya dibiarkan. “Saya pribadi setuju, Lembaga Penegakkkan Hukum dalam penanganan kasus Korupsi lebih di fokuskan ke pencegahan, karena itu akan lebih bisa mengurangi para pelaku Korupsi,” ungkap Calon Ketua Umum Peradi kepada Wartawan usai mengisi acara di Tvone, Selasa pagi (17/3). (MR)
Share :
Related Article

Isi Komentar Anda

Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi Globalaceh.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.


 

Berita FotoIndeks

Jawa TimurIndeks

Lintas DaerahIndeks