BaraJatim.com Tentang Kami Contact Us Info Iklan Privacy Policy
Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) Provinsi Jawa Timur Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Terselenggaranya MUSDA & Pengukuhan BaraJP Jatim di RM. Mahameru Jl. Diponegoro 152 Surabaya 24 Agustus 2016, Bara JP Jatim Mengucapkan Selamat HUT RI Yang ke 71 Th Indonesia Merdeka
Home » » BaraJP-Seknas: Dukung Jokowi Ambil Kebijakan Terbaik

BaraJP-Seknas: Dukung Jokowi Ambil Kebijakan Terbaik

Written By Unknown on Jumat, 16 Januari 2015 | 10.29

JAKARTA -  Dalam mendorong agar Jokowi mengambil putusan sesuai dengan harapan rakyat, publik jangan menghakimi. Kondisi sulit seperti sekarang harus dipahami, betapa parahnya situasi yang diwariskan kepada Jokowi. Maka BaraJP-Seknas mendukung Jokowi mengambil kebijakan terbaik.

            Demikian pernyataan bersama Sihol Manullang, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), dan Muhammad Yamin Ketua Umum Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, di Jakarta Juat (16/1) pagi. Kedua organisasi relawan mendukung Jokowi mengambil kebijakan terbaik.

            "Kita harus realistis, situasi kita memang demikian parah. Meski sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak serta-merta menghilangkan korupsi. Jika kita berkesimpulan membutuhkan KPK, itu artinya mengakui birokrasi kita belum bersih, maka tidak fair kalau lantas menghakimi Jokowi," kata Sihol.

            Muhammad Yamin menegaskan, Jokowi hanya melaksanakan hak prerogatifnya untuk memilih salah satu dari sejumlah nama yang disodorkan Kompolnas, yang kemudian meminta persetujuan DPR. Prosedur telah dilaksanakan, DPR menyetujui.

            "Kami hanya mendukung dan membentengi Jokowi agar mengambil putusan terbaik, bukan soal mendukung siapa yang menjadi Kapolri. Opsi melantik Budi Gunawan, lantas kemudian diberhentikan, atau tidak dilantik, merupakan opsi yang tentu sudah dipikirkan Jokowi," ujar Muhammad Yamin.

            Mencegah 'rekening gendut' di kemudian hari, BaraJP mendesak DPR membentuk Undang-undang Pembuktian Terbalik, supaya siapa pun pemilik 'rekening gendut' tidak bisa lolos lagi, dan segera disidik.

            "DPR juga perlu segera membuat aturan, siapa yang menyidik prajurit TNI yang diduga korupsi. Sampai sekarang belum jelas, bahkan KPK pun tidak bisa menyidik dugaan korupsi prajurit TNI," kata Sihol Manullang. (dd)
Share :
Related Article

Isi Komentar Anda

Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi Globalaceh.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

 

Berita FotoIndeks

Jawa TimurIndeks

Lintas DaerahIndeks