BaraJatim.com Tentang Kami Contact Us Info Iklan Privacy Policy
Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) Provinsi Jawa Timur Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Terselenggaranya MUSDA & Pengukuhan BaraJP Jatim di RM. Mahameru Jl. Diponegoro 152 Surabaya 24 Agustus 2016, Bara JP Jatim Mengucapkan Selamat HUT RI Yang ke 71 Th Indonesia Merdeka
Home » » Masyarakat dan LSM tuntut Pemerintah Tinjau Investasi Kehutanan danan Perkebunan Besar di Papua dan Papua Barat

Masyarakat dan LSM tuntut Pemerintah Tinjau Investasi Kehutanan danan Perkebunan Besar di Papua dan Papua Barat

Written By Unknown on Sabtu, 08 November 2014 | 05.04

Jayapura, beritalima.com-Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar dalam Dialog Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di gelar di Susteran Waena , Jumat (07/11).
Kegiatan yang difasilitasi oleh Pusaka Green peach, Gas Oil dan komnas Ham tersebut melibatkan  masyarakat Adat korban investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar perwakilan dari Duabelas kabupaten/ kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.
 "Kegiatan ini berlangsung selama empat hari yakni dari tanggal  4-7 November 2014, dan dihadiri oleh teman-teman dari Adat khususnya dari korban investasi dari dua belas kabupaten dan kota di papua dan papua barat, dan berdiskusi  untuk menyampaikan berbagai permasalahan utamanya permasalahan dibidang perkebunan di wilayah tanah ulayat yang diekspliotasi  menjadi perkebunan kelapa sawit atau digunakan dalam usaha-usaha perkayuan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat adat," ungkap Edi Ohoiwutun sealaku peserta Dialog dari Lembaga Masyarakat Adat Port Numbay Kota Jayapura sekretaris Dewan Lingkungan Masyarakat Adat Di Tanah Papua
Edi,  yang dalam pertemuan itu kemudian dibentuk Dewan Lingkungan Masyarakat Adat Di Tanah Papua dan dirinya kemudian ditunjuk menjabat  sekretarisnya,  kepada wartawan mengatakan, dari testimony  yang sudah dihimpun dalam pertemuan tersebut, ada permasalahan yang disimpulkan yakni Perusahaan yang bergerak dalam Bidang Kehutanan dan Perkebunan besar di Papua dan Papua Barat telah melanggar hak-hak ulayat adat , Dampak kerusakan ekologis yang tidak diperhatikan dan juga mempengaruhi pranata dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam kesempatan yang sama Dominicus Mitoro,SE, M.Si selaku selaku Ketua Lemasko Masyarakat Adat Komoro Mimika dan selanjutnya di tunjuk sebagai Ketua Dewan Lingkungan Masyarakat Adat di Tanah Papua saat membacakan Rekomendasi Hasil Temu Rakyat Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar dalam Dialog Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan menyatakan bahwa, telah terjadi Pengabaian Negara Terhadap Pemenuhan, Pemajuan, Penegakan, Dan Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Adat di seluruh Tanah Papua, diantaranya telah terjadi Diskriminasi Penindasan dan Perampasan hak-hak Masyarakat di seluruh Tanah Papua yang berakibat terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Masih dalam rekomendasi yang dibacakan , pihaknya merokemndasikan kepada presiden untuk segera mengeluarkan moratorium selama sepuluh tahun terhadap kegiatan investasi kegiatan kehutanan dan perkebunan besar di papua yang selanjutnya pada masa moratorium tersebut dilakukan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat adat dan perbaikan kebijakan. Pihaknya juga meminta kepada Gubernur dan Bupati/walikota Papua dan Papua Barat segera meninjau kembali semua kebijakan pemberian ijin terhadap investasi kehutanan dan perkebunan besar yang merugikan masyarakat adat di papua. Sedang kepada Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua pihaknya meminta agar segera menertibkan dan menindak oknum TNI/Polri yang melakukan tekanan dan intimidasi terhadap masyarakat adat berkaitan dengan penggunaan hak-hak masyarakat adat. Selanjutnya dalam Rekomendasi tersebut pihaknya juga meminta kepada Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat untuk segera melakukan dialog khusus dengan kementrian terkait untuk melakukan kajian terhadap Undang-undang terkait dengan investasi kehutanan dan perkebunan besar.  Dan meminta kepada DPR Papua dan Papua Barat agar membentuk panitia Khusus guna melakukan penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran HAM bagi masyarakat adat terkait kebijakan investasi kehutanan dan perkebunan besar.
Lanjut Dominicus, pihaknya juga meminta kepada Dewan Adat Suku diseluruh Papua dan Papua Barat dan seluruh masyarakat adat untuk melakukan pemetaan wilayah dan aktif mengawasi dan melaporkan akan pelanggran HAM yang dilakukan terkait dengan investasi keehutanan dan perkebunan besar tersebut.(Edy/Papua)
Foto : Tim Perumus Dewan Lingkungan Masyarakat Adat di Tanah Papua.
Share :
Related Article

Isi Komentar Anda

Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi Globalaceh.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

 

Berita FotoIndeks

Jawa TimurIndeks

Lintas DaerahIndeks