BaraJatim.com Tentang Kami Contact Us Info Iklan Privacy Policy
Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) Provinsi Jawa Timur Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Terselenggaranya MUSDA & Pengukuhan BaraJP Jatim di RM. Mahameru Jl. Diponegoro 152 Surabaya 24 Agustus 2016, Bara JP Jatim Mengucapkan Selamat HUT RI Yang ke 71 Th Indonesia Merdeka
Home » , » Jokowi dan Masyarakat Papua Bertemu Bahas Evaluasi Otsus

Jokowi dan Masyarakat Papua Bertemu Bahas Evaluasi Otsus

Written By bara on Rabu, 10 September 2014 | 15.09

JAKARTA - Masyarakat Papua kembali bersilaturahmi dengan Presiden (Terpilih) Joko Widodo (Jokowi), untuk membahas evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah berusia 13 tahun namun belum optimal membawa kemajuan bagi Papua.


            "Silaturahmi pertama telah kami selenggarakan 13 Agustus 2014 lalu. Kamis (11/9) Silaturahmi ke dua dengan tema khusus evaluasi Otsus," ungkap Frans Ansanay, Koordinator Wilayah (Korwil) Papua, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), di Jakarta Rabu (10/9).
            Frans mengatakan, Bara JP menyelenggarakan Silaturahmi, karena Tanah Papua (Propinsi Papua dan Papua Barat) sebagai bagian integral  dari RI sejak 1 Mei 1963, harus sejajar dengan daerah lainnya. "Namun kenyataannya, berbagai kebijakan sentralistik belum memenuhi harapan rakyat Papua," ujarnya.
            Pengurus Bara JP Papua, Agustinus Rafra (Gusti) dari Jayapura mengatakan, Silaturahmi akan dilanjutkan dengan berbagai topik yang relevan dengan reformasi pola pembangunan di Papua. "Kita akan bentangkan semua masalah di hadapan Presiden Jokowi," kata Gusti.
            Silaturahmi dihadiri Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua dan Papua Barat, sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi. Untuk tahap awal (hingga Silaturahmi V), polisitisi dan pejabat tidak disertakan sebagai peerta.
            Frans dan Gusti bertutur, momentum Reformasi 1998 mendorong  Pemerintah Pusat mulai menyadari berbagai masalah  di Tanah Papua, khususnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid, mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua, tutur Frans.         
            Di era Presiden Megawati Soekarnoputri  menyelesaikan masalah Papua bersungguh-sungguh dengan kebijakan keberpihakan yang positif bagi orang asli Papua, dengan menetapkan UU 21 Tahun 2001 (yang kemudian diubah menjadi UU 35 Tahun 2008) tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
            "UU Otonomi Khusus Papua yang kini berusia 13 tahun  menjadi 'jalan tengah' dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial politik, sosial budaya,  dan sosial ekonomi yang dialami rakyat Papua," kata Gusti yang juga pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua.
            Dalam Silaturahmi pertama, Jokowi menyambut tokoh-tokoh Papua dengan riang, ingin memperoleh masukan. "Bahkan saya ingin ada Istana Negara di tepi Danau Sentani. Mosok di Papua belum ada Istana," kata Jokowi disambut tepuk tangan peserta. (sm)



Joko Widodo (Jokowi) membeli keladi dari pedagang di Pasar Baru Sentani, Jayapura, Papua, Kamis (5/6/2014). Pasar Baru Sentani menjadi tempat pertamanya memulai rangkaian kampanye pilpres di kawasan ujung timur Indonesia. (Istimewa)

Share :
Related Article

Isi Komentar Anda

Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi Globalaceh.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

 

Berita FotoIndeks

Jawa TimurIndeks

Lintas DaerahIndeks