BaraJatim.com Tentang Kami Contact Us Info Iklan Privacy Policy
Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) Provinsi Jawa Timur Mengucapkan Selamat dan Sukses Atas Terselenggaranya MUSDA & Pengukuhan BaraJP Jatim di RM. Mahameru Jl. Diponegoro 152 Surabaya 24 Agustus 2016, Bara JP Jatim Mengucapkan Selamat HUT RI Yang ke 71 Th Indonesia Merdeka
Home » » Oknum Babinsa Harus Ditindak Sampai Tuntas

Oknum Babinsa Harus Ditindak Sampai Tuntas

Written By bara on Sabtu, 07 Juni 2014 | 14.05

Populi center sebagai lembaga kajian non profit yang mengkhususkan kajian opini publik dan kebijakan melakukan survei nasional dengan 1500 responden di seluruh Indonesia. Sehingga margin of error sekitar 2,53%. Survei ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar para pemilik hak pilih di Pilpres 2014 sudah menentukan pilihan. Kemudian survei ini juga tentunya ingin mengetahui kekuatan masing-masing pasangan capres-cawapres setelah mereka mendeklarasikan.
Dari hasil survei Populi center yang dilaksanakan 24 - 29 Mei lalu, menyatakan bahwa tingkat elektabilitas pasangan Prabowo - Hatta 36,9%, sedangkan elektabilitas pasangan Jokowi - JK 47,5%.
Dari hasil survei juga dikatakan, Jokowi - JK - mampu memimpin Indonesia 72,5% dibanding. Prabowo - Hatta 69,3%. Namun diungkapkan responden indonesia dipimpin Prabowo - Hatta Indonesia akan maju 49,2% karena disukai masyarakat elektabilitasnya 53,1%. Sedangkan dipimpin Jokowi - JK indonesia akan maju 54,5% dan disukai masyarakat berdasarkan hasil survei 62,6%.
Hal lain dijelaskan responden mengenai keyakinannya terhadap perubahan, 54,5% masyarakat merasa yakin kepada pemerintahan Jokowi - JK meskipun yang kurang yakin hanya 29,6%. Begitu juga soal kepemimpinan Prabowo - Hatta, responden meyakini 49,2% dapat membawa perubahan, kendati dari pihak lain yang masih kurang yakin 34,9% terhadap kepemimpinan Prabowo - Hatta dapat membawa perubahan.
Hal lain ditambahkan dr. Nico Harjanto, Ketua Populi Center menyatakan bahwa yang menentukan kemenangan Pilpres ada tiga hal yaitu faktor efektivitas kampanye, kecurangan yang masih cenderung dengan budaya money politic, dan ketidaknetralan aparatur negara dan birokrasi terhadap pemenangan salah satu pasangan.
Dijelaskan Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen (purn) Kiki Syahnarki, anggota TNI tidak boleh lepasa dari sapta marga dan tidak boleh masuk ke dalam politik praktis, seperti yang terjadi beberapa hari ada oknum Babinsa yang terlibat langsung untuk memenangkan salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Oleh karena itu harus dicegah jangan sampai konflik itu berkebang kendati masyarakat masih mengharapkan dari figur TNI untuk menjaga integrasi nasional.
"Faktor ekternalisasi juga harus dapat dijaga dan tidak mengikuti arus kepentingan kelompok agar tidak jauh dari kesamaptaan militer. Masyarakat sipil juga tidak boleh membuka pintu dan masuk ke hal-hal teknis," tandas Kiki.
Namun ditambahkan Kiki, oknum Babinsa tersebut harus ditindak sampai tuntas jangan sampai terulang kembali karena diatas babinsa ada koramil, diatas koramil ada kodim, diatas kodim korem, diatas korem pangdam. Saya tidak tau persis," terangnya.

Prof. Dr. Salim Said Guru Besar Universitas Pertahanan terhadap kasus babinsa, seharusnya yang disalahkan adalah jenderalnya. Apakah perintah dari atas atau dari samping.
"Tentara tidak boleh masuk ke dalam politik praktis sepanjang masyarakat tidak membuka jalan. Begitu juga purnawirawan sudah masuk di dua kubu," tambahnya. dedy mulyadi
Share :
Related Article

Isi Komentar Anda

Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi Globalaceh.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

 

Berita FotoIndeks

Jawa TimurIndeks

Lintas DaerahIndeks